Penegakan Hukum Lemah, Biang Semrawutnya Jakarta
Pekerja komuter menembus kemacetan di ruas Jalan Daan Mogot, Pesing,
Jakarta Barat, Kamis (19/4/2012). Setiap harinya, 2-3 juta warga sekitar
Jakarta berjuang menembus macet untuk mencapai tempat kerja mereka di
Jakarta.
JAKARTA - Kondisi semrawutnya kota
Jakarta saat ini disebabkan oleh lemahnya sistem penegakan hukum yang
ada. Untuk itu, Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo menginginkan adanya
penyempurnaan peraturan dan peningkatan kualitas petugas keamanan."Masih banyak peraturan yang harus disempurnakan. Kualitas petugas keamanan juga belum mumpuni. Masalah penegakan hukum ini merupakan salah satu kelemahan kami," kata Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, di Balai Kota, Jakarta, Senin (7/5/2012).
Selama ini, lanjutnya, pemberian sanksi pada warga yang melanggar peraturan belum dapat dilaksanakan secara konsekuen. Karena tidak ada aturan untuk menindak warga langsung di tempat.
"Hukum itu memang harus ditegakkan dan sanksi harus dijalankan. Tapi memang agak complicated untuk memberikan sanksinya," ungkapnya.
Foke mencontohkan operasi yustisi, yang terbukti bukan penduduk DKI baru dapat dikenai sanksi setelah ada keputusan pengadilan. Jadi tidak bisa dilakukan di tempat itu juga. Menurut Foke, penegakan hukum di negara lain seperti Singapura dapat berjalan dengan baik karena warga yang melanggar dapat langsung dikenai sanksi berupa denda.
"Kalau di negara lain, law enforcement bisa berjalan dengan tegas karena bisa langsung. Penegakan hukum itu kan harus tegas," katanya.
